anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyatakan prihatin kepada banyaknya proyek di kalimantan timur dan terhambat masalah kepemilikan lahan, makanya dana dan dikucurkan pemerintah pusat melalui apbn terancam ditarik.
memang ada permasalahan status tanah pada kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, contohnya anggaran senilai rp277 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) selama kota tarakan, ujar hetifah, yang serta anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, selama samarinda, jumat.
apabila selama tahun anggaran 2013 masalah lahan selama lokasi pltu tak dapat dituntaskan dengan pemkot tarakan, lanjutnya, dengan demikian dana yang senilai rp277 miliar tersebut mampu ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu itu merupakan proyek melalui pendanaan tahun jamak (multi years) yang tak gampang memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Persiapan sebelum menikah
- Memprsiapkan acara pernikahan
- Memprsiapkan acara pernikahan
- Persiapan sebelum menikah
apabila pendanaan itu dibatalkan pemerintah pusat, dengan begini agar memperolehnya terserah dipastikan membutuhkan waktu beberapa tahun dulu sehingga hal ini sangat disayangkan.
untuk itu, dia harapkan untuk pihak mengenai dalam pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan tersebut. keuntungan ini bertujuan supaya perjuangan panjang supaya membeli dana dari apbn bisa terserap optimal.
dikatakannya, pilihan kota modern di kaltim dan ekonominya tergantung selama industri juga jasa semisal tarakan, samarinda, balikpapan, juga bontang, idealnya mempunyai dua sumber energi listrik agar mempunyai pilihan kalau Satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, kata hetifah, baru sangat tergantung pada pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi pemakaian warga saja baru susah, terlebih agar keperluan industri bagus kecil maupun menengah, katanya.
untuk tersebut, ujarnya, ketika ada proyek pembangunan pltu serta pembangkit listrik selain tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif agar supaya proyek supaya alternatif pembangkit listrik itu bisa berjalan lancar.
menurutnya, kasus proyek di kaltim yang didanai apbn juga tidak mampu direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya sangat banyak juga tersebar hampir pada semua kabupaten dan kota, termasuk selama kawasan perbatasan, seperti pembangunan embung selama sebatik serta nunukan, pembangunan waduk marangkayu selama kukar, serta proyek penanggulangan banjir pada samarinda.
pembangunan rumah bagi masyarakat miskin pada nunukan, malinau, dan kutai barat serta tak terserap dananya karena penentu lahan.
misalnya, katanya, pembangunan rumah bagus huni bagi penduduk miskin dalam kawasan perbatasan yang terkendala karena tak kehadiran surat bukti kepemilikan atas tanah yang didiami masyarakat tersebut.
terkait melalui banyaknya proyek yang terhambat karena masalah lahan itu, hetifah berharap supaya kepala daerah berbicara segera melalui masyarakat dalam membebaskan lahan.
dia serta menyatakan heran atas masalah lahan itu sebab pada mana saja mengembangkan pada kaltim, terus ditampilkan tuntutan ganti rugi yang kadang-kadang terasa ada oknum dan akan mengikuti hal berlebihan daripada proyek pembangunan yang sesungguhnya untuk penduduk tersebut.