ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah perlu menyertakan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) di membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki adalah mitra yang tidak salah diajak berbicara selama merumuskan kebijakan-kebijakan agar urusan pekerja migran sebab mereka dan benar-benar kenal keadaan selama lapangan, mulai dari berangkat hingga sampai dalam luar negeri, kata mahfud di jakarta, jumat.
dia mengemukakan hal itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) dengan koordinator presidium majelis nasional kahmi dan bertajuk mengakibatkan kebijakan pemerintah ke arah cuaca upaya-upaya dan kondusif terhadap jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya memesan pjtki menjadi pihak daripada proses pelayanan juga perlindungan kepada kaum pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh sebab itu, tutur dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah membuka bisnis dan akses yang luas bagi keterlibatan pjtki melalui tujuan meningkatkan mutu sistem agar pekerja migran, mulai dari perekrutan, pendidikan juga latihan, perlindungan dalam dalam luar negeri, hingga melalui pemulangan.
maka pjtki mesti benar-benar dibuat mitra pada seluruh proses kebijakan, bukan dijadikan objek, ujarnya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) tersebut menilai bahwa di ini kualitas kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penempatan dan perlindungan kepada pekerja migran baru belum maksimal sehingga baru belum dapat diaplikasikan di penanganan urusan-urusan pekerja migran.
pernyataan itu dia beritahukan untuk tanggapan atas keluhan dari bagian apjati yang merasa kiranya pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki dijadikan mitra selama memesan kebijakan, padahal pjtki merupakan bagian dan paling berperan di lapangan pada menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan selama pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami dan merupakan pelaksana pada lapangan. seharusnya kami merupakan partner pemerintah, papar sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan yang menyertakan pjtki untuk partner pemerintah. jangan jika banyak kesuksesan dan prestasi pemerintah dan menerima, namun bila banyak masalah dengan pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan kiranya pihak pjtki sebenarnya kerap berhasil melaksanakan masalah-masalah kaum pekerja migran selama luar negeri, termasuk angka hukum dengan pendekatan informal, dimana cara itu dinilai lebih efektif dibandingkan langkah yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah dalam luar negeri makanya cenderung besar untuk melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan itu, mahfud md berjanji kepada apjati supaya menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah agar dilaksanakan pembicaraan guna mewujudkan kebijakan dan dapat menyebabkan cuaca usaha yang kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah semua masukan ini aku sampaikan pada pemerintah, kta akan membahas dulu supaya membeli hapal apakah sudah sesuai ataupun baru banyak yang usah diperbaiki, ujar mahfud.