wakil ketua dpr ri pramono anung menyatakan anggaran berbelanja kaum calon anggota legislatif (caleg) untuk berkampanye harus dibatasi guna meminimalkan biaya politik tinggi.
tidak banyak ketentuan dan membuat berbelanja (kampanye). ini tidak adil karena yang diatur cuma partai, bukan perorangan (caleg). dengan sebab itu, belanja kampanye harus dibatasi, papar pramono pada dialog buku basa-basi dana kampanye di jakarta, selasa.
menurut dia, salah Satu penyebab politik biaya tinggi pada tanah air adalah keberadaan keterlibatan pengusaha di di organisasi politik.
berkaca dalam pemilu 2009, sebanyak 72 persen dari 560 anggota dpr ri saat ini adalah muka baru dan didominasi oleh pengusaha.
Informasi Lainnya:
setiap pengusaha tersebut, rata-rata melewatkan dana agar kampanye mulai rp1,8 miliar hingga rp6 miliar.
angka tersebut didapat daripada hasil penelitian kualitatif terhadap anggota dpr saat ini dengan pramono.
hampir sebagian besar partai politik tersebut miliki `cukong`. pasti ini hendak menggoda siapapun dan ikut serta itu, tambahnya.
praktik politik uang selama proses pemilu dan diperkuat dengan biaya saksi penghitungan suara yang mencapai rp1,5 miliar untuk Salah satu daerah pemilihan (dapil), dengan perhitungan Salah satu saksi mendapatkan rp50 ribu.
kalau sekarang saksi paling miring (dibayar) rp100 ribu, berarti sudah rp2 miliar per dapil, kian dia.
sementara tersebut, penulis buku basa-basi dana kampanye, didik supriyanto, menyampaikan tidak keberadaan pengaturan filter berbelanja kampanye membeli parpol juga caleg menggalang dana melalui beragam langkah, untuk mampu melakukan kampanye masif supaya memperoleh suara.
sementara itu, audien pemilu cenderung tidak melaporkan seluruh shopping kampanye secara nyata. terlebih tidak banyak sanksi bagi mereka yang membelanjakan kampanye lebih besar daripada dan ditetapkan, papar didik, dan serta peneliti selama perkumpulan supaya pemilu dan demokrasi (perludem).
oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang untuk membatasi shopping kampanye, menarik parpol, caleg maupun calon pejabat eksekutif.
hal tersebut bertujuan supaya memelihara prinsip kesetaraan antarpeserta pemilu, di rangka memperebutkan suara pemilih.
namun, usulan tenntang perbaikan pengaturan dana kampanye selalu ditolak oleh kaum pemangku regulasi sebab ada upaya mempertahankan para `cukong` dalam selama partai.